IMG20171107133919

Beberapa saat lalu warga dunia maya dihebohkan oleh berita tentang registrasi ulang kartu prabayar. Berita yang banyak beredar di dunia maya dan grup Whattapps ini menyebutkan bahwa jika tidak registrasi hingga tanggal 31 Oktober 2017, maka kartu akan menerima konsekuensi. Mulai dari pemblokiran SMS, tidak dapat menerima panggilan hingga kartu hangus dan tidak bisa dipakai kembali. Sontak masyarakat panik dan berbondong-bondong registrasi, banyak yang berhasil namun banyak pula yang gagal. Mengapa terjadi kehebohan dan kegagalan?

Registrasi ulang kartu prabayar memang merupakan program yang dilakukan oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informatika yang bekerjasama dengan provider dalam rangka penertiban data penduduk pengguna ponsel. Tujuan registrasi ulang ini adalah :

  1. Single Identity Number  ;Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa kebijakan yang mewajibkan masyarakat pelanggan jasa telekomunikasi meregistrasi SIM card prabayar merupakan upaya Pemerintah untuk menata data kependudukan menuju Single Identity Number.”Inilah program Indonesia menuju Single Identity Number,” kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif FakrullohPemerintah sedang memperbaiki sistem kependudukan warga berbasis satu pintu. Artinya dengan registrasi ulang ini pemerintah khsususnya Dinas Dukcapil bisa mendata penduduk untuk digunakan sesuai dengan kepentingan pemerintah. Artinya lagi dengan registrasi ini penduduk hanya berhak memiliki satu KK dan KTP, tidak ada lagi KTP ganda yang selama ini sering terjadi di masyarakat. SIN ini berguna sekali apabila di kemudian hari terjadi sebuah peristiwa kejahatan yang melibatkan korban orang lain. Dengan data yang dimiliki jajaran kepolisian dapat dengan mudah menangkap pelaku berdasarkan data NIK, KK dan KTP. Namun, apabila terjadi identitas ganda tentu menyulitkan pihak berwenang untuk menyelesaikan masalahnya.
  2. Mengurangi Tingkat Kejahatan  ; tindak kriminal menggunakan media sosial, kartu kredit dan handphone. Kemudahan memiliki beberapa kartu membuat orang melihat peluang kejahatan terbuka lebar. Beli kartu perdana, aktifkan dengan isi data pribadi yang dipalsukan, kemudian mengirimkan SMS penipuan, seperti “mama minta pulsa”, beli tanah transfer saja ke ” bayar kontrakannya ke sini aja ya”, dll. Penipuan ini terjadi karena orang mudah menggunakan kartu perdana semudah membelinya di konter pulsa. Setelah melakukan kejahatan dan mendapatkan korban, kartu perdana langsung dihanguskan atau dibuang. Siapa yang menangis? Tentu si korban yang menyesal karena kehilangan uang ratusan hingga jutaan. Itulah sebabnya mengapa Kemkominfo mengeluarkan program registrasi ini, demi menjaga keamanan masyarakat dari pelaku kejahatan.
  3. Database Penduduk  ; data yang masuk melalui registrasi ulang kartu prabayar nantinya digunakan oleh pemerintah untuk mendata ulang ; jumlah penduduk, pengguna ponsel, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan kepentingan data lainnya.

IMG20171107144653

Tercatat hingga pukul 12.30 WIB hari Selasa, 7 November 2017 jumlah pengguna ponsel yang sudah berhasil mendaftar ulang kartu SIM-nya sebanyak 46.559.400 pengguna. Jumlah tersebut dicapai dalam satu minggu sejak tanggal 31 Oktober 2017 hingga sekarang.

“Berarti masyarakat antusias mendaftar ulang dan ingin datanya valid, ” tukas Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys pada Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “Kontroversi Registrasi SIM Card: Nyaman, Aman, dan Menguntungkan Siapa?” di Gedung Kemkominfo, Jakarta, Selasa, 7 November 2017.

Sistem registrasi kartu SIM sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2005. Pengguna mengisi data pribadi saat registrasi menggunakan data pribadi yang benar, karena itu sistem pengisiannya pun dibuat semudah mungkin. Namun dalam perkembangannya karena kemudahan inilah para pelaku kejahatan mendapat celah untuk melakukan kejahatan. Data pribadi saat registrasi disi dengan data palsu. Misal, nama asli “Budi” tapi saat mengisi data ditulis ‘Udin”, alamat asli di “Cakung, Jakarta Timur” namun saat pengisian ditulis “Tambora, Jakarta Barat”. Data pribadi palsu inilah yang menyulitkan aparat untuk menindaklanjuti apabila terjadi kasus penipuan, kecelakaan, transaksi hingga masalah pernikahan. Pada perkembangannya ada perubahan kebiasaan pengisian data yang banyak menggunakan data tidak benar.

Karena itulah harus ada sistim database dasar yang valid agar ketika diperlukan, baik pemerintah maupun warga sendiri dapat dengan mudah mencarinya. E-KTP menjadi salah satu program berbasis teknologi yang menjadi data basic pemerintah untuk memantau penduduknya, mulai dari soal ekonomi, sosial, politik hingga kriminal. Bahkan data ini mutlak diperlukan untuk data terkait kepentingan negara ke luar negeri. Karena itulah validasi data tadi mutlak diperlukan dimana mulai proses hingga siap digunakan sistemnya pada tanggal 31 Oktober 2017. Sebuah pencapaian fantastis adalah tepat tanggal 31 November 2017 sudah tercapai 20 juta yang berhasil dinatara 30 juta nomor yang berusaha masuk ke sistem namun gagal.

Artinya antusiasme warga untuk mendukung program registrasi ini cukup tinggi, meski di tengah hantaman hoax yang beredar di dunia maya dan WA grup yang mengatakan bahwa  :

  1. Batas waktu registrasi hanya sampai tanggal 31 Oktober 2017, lebih dari itu maka kartu akan hangus. Ini tentu saja tidak benar karena Kemkominfo dan operator jelas-jelas menegaskan dalam poster pengumuman bahwa registrasi paling lambat adalah tanggal 31 Maret 2018. Hoax ini menimbulkan kepanikan di masyarakat karena di tengah banyaknya yang berhasil banyak juga yang gagal melakukan registrasi ulang. Kepanikan ini yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra adanya registrasi ulang ini.
  2. Data NIK dan KK akan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Ini juga hoax karena Kemkominfo sebagai pemegang kuasa atas data ini tidak akan memberikan siapapun, termasuk operator telepon untuk mengakses data ini. Operator hanya diberi kewenangan untuk bekerjasama mengumpulkan data pelanggan dan melihat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (Kk) saja, tidak untuk melihat data pribadi yang lain, apalagi menggandakan. Ketika muncul isu bahwa data NIK dan KTP akan digunakan untuk memenangkan PilPres tahun 2019, ini tentu juga menggelikan. Presiden memiliki kewenangan untuk melihat data penduduk Indonesia, lantas untuk apa susah payah mengumpulkan KTP warga melalui registrasi ulang ini? Kan Presiden tinggal minta ke dinas kependudukan, beres toh?
  3. Dengan registrasi ulang maka mematikan usaha penjual pulsa dan kartu. Tentu ini tidak benar. Pemerintah tidak pernah sedikitpun mengeluarkan peraturan atau kebijakan untuk mematikan usaha warganya sendiri. Ini tentu alasan yang tidak masuk akal. Pemerintah tidak pernah melarang warganya untuk membeli dan memiliki kartu ponsel lebih dari satu, apalagi untuk bisnis dan UKM yang mmeiliki nomo lebih dari satu. Silakan gunakan sesuai kebutuhan berapapun kartunya. Namun pemerintah hanya meminta agar pada saat membeli kartu, registrasilah dengan menggunakan data pribadi yang benar sesuai NIK dan KK, jangan menggunakan data palsu. Ini yang sangat ditegaskan Kemkominfo selaku pelaksana tugas. Pemerintah juga sedang menggodok aturan yang tidak merugikan penjual kartu perdana, regulasinya bagaimana akan diinformasikan kemudian. Namun yang pasti pemerintah tidak akan mematikan usaha penjual kartu.

IMG20171107154228

Di tengah pro dan kontra serta sikap protes penjual kartu yang membakar kartu perdana, Kemkominfo sangat optimis bahwa registrasi kartu akan selesai pada Februari 2018. Demikian ketegasan yang disampaikan Dirjen PPI Ahmad M Ramli dalam. Turut hadir sebagai narasumber FMB 9 antara lain Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemkominfo Ahmad M Ramli, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh, dan Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) I Ketut Prihadi Kresna.

Lebih jauh, Ramli mengatakan, melalui program tersebut sekaligus dapat diketahui jumlah pasti berapa nomor yang masih aktif atau tidak digunakan. Pandangan optimistis juga disampaikan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif F. Bahkan, menurut dia, antusiasme masyarakat yang cukup tinggi untuk mensukseskan program tersebut tampak dalam data yang dimilikinya.

“Data kami menunjukkan hingga hari ini sudah 54.347.072 pelanggan kartu yang mendaftar ulang. Data ini lebih besar karena kami memulainya sejak Februari 2017. Itulah sebabnya saya bahkan optimistis sebelum Februari 2018 sudah tuntas,” katanya.

Registrasi ulang kartu prabayar ini adalah salah satu cara pemerintah melalui Kemkominfo untuk mendata lebih tepat penduduk dan pengguna ponsel untuk kepentingan pemerintah khususnya dan rakyat umumnya. Karena itu diharapkan partisipasi warga untuk aktif tanpa takut adanya isu atau hoax yang tidak beralasan. Pemerintah sudah dengan jelas memberikan aturan demi kepentingan rakyat dan negara. Pada saat registrasi sebaiknya siapkan terlebih dahulu NIK dan KK agar pada saat pengisian data lancar. Gunakan format yang dianjurkan, baik penulisan huruf maupun angkanya. Apabila terjadi kegagalan berulang kali, silakan pengguna datang ke kantor provider masing-masing untuk pengecekan dan atau datang ke Kelurahan untuk mengecek apabila ternyata KK kita sudah berganti nomor. Hal ini yang sering dilupakan pengguna. Dampak positif program registrasi simcard ini adalah makin tumbuhnya kesadaran warga akan pentingnya tertib surat dan administrasi terkait kependudukan.

Tertib administrasi yukk, kita sukseskan program pemerintah demi perbaikan sistem dan hidup warga. Salam.

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: